PEMBAHASAN
A. Kebijakan (policy)
a)
Pengertian
Kebijakan (policy)
Kebijakan adalah sebagai rangkaian
konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar dalam pelaksanaan suatu
pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.[1]
Menurut para ahli kebijakan adalah suatu
ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang
lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada seseorang untuk bergerak.
Secara etimologis kebijakan adalah terjemahan dari kata policy. Kebijakan dapat berupa berbentuk keputusan yang dipikirkan
secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan.
Menurut James Anderson (1979) kebijakan
adalah Suatu pola tingkah yang terarah kepada tujuan dan diikuti oleh seseorang
atau beberapa orang dalam menangani suatu masalah (a purposive course of action followed by an actor or a set of
actors in dealing with a problem or
matter of concern). “pola tingkah laku yang terarah pada tujuan”
berhubungan dengan kenyataan bahwa kebijakan adalah sesuatu yang gelap dan
abstrak yang mendorong kepada keputusan-keputusan selanjutnya. [2]
Sering diperdebatkan antara kata
kebijakan dengan kata kebijaksanaan, Di lingkungan Ilmu Pemerintahan pada tahun
80-an abad yang lalu, pernah terjadi polemik atau perdebatan akademik tentang
terjemahan konsep policy dalam bahasa
Indonesia, mengingat banyaknya ragam bahasa dan ungkapan yang digunakan seperti
arti-bijaksana. Tetapi sementara itu, kata kebijaksanaan dalam pemakaian
sehari-hari menjadi tercemar, karena kebijaksanaan diartikan sebagai kepandaian
menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya): berkat – beliau,
terlepaslah kita dari bahaya besar. Oleh karena itu, kata kebijakan digunakan
untuk policy, dan kata kebijaksanaan
dibiarkan “mengambang”. Yang dimaksud dengan kebijakan dalam Kybernology dan
dalam konsep kebijakan Pemerintahan, adalah sistem nilai kebijakan dan
kebijaksanaan diatas yang lahir dari kearifan aktor atau lembaga yang
bersangkutan.[3]
b) Tipe-tipe Model Kebijakan
Model kebijakan (Policy model) adalah gambaran sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari
suatu kondisi masalah yang disusun untuk tujuan-tujuan tertentu. Model kebijakan dapat dinyatakan sebagai
konsep, diagram, grafik, atau persamaan matematika. Model kebijakan dapat
digunakan tidak hanya untuk menerangkan, menjelaskan, dan memprediksikan
elemen-elemen suatu kondisi masalah melainkan juga untuk memperbaikinya dengan
merekomendasikan serangkaian tindakan untuk memecahkan masalah-masalah
tertentu. Model-model kebijakan dapat membantu membedakan hal-hal yang mendasar
dan yang tidak mendasar dari suatu masalah, mempertegas hubungan di antara
faktor-faktor atau variebel-variebel penting, dan membantu menjelaskan dan
memprediksikan konsekuensi-konsekuensi dari pilihan-pilihan kebijakan.[4]
Theodore Lowi telah mengusulkan suatu tipologi di mana ia berusaha memikirkan
tipe kebijakan sebagai cara penentuan kebijakan. Ia membagi kebijakan atas tiga
tipe: distributuif, redistributif, dan
yang bersifat peraturan. Ia menyatakan bahwa setiap arena kebijakan dicirikhaskan
oleh suatu tipe penentuan kebijakan yang berbeda. Kebijakan distributif adalah
kebijakan–kebijakan yang mengalokasikan sumber-sumber dari masyarakat kepada
banyak kelompok-kelompok lain yang berbeda-beda. Seperti ada sesuatu bagi orang
lain walaupun kecil dan tidak ada seorang pun yang dibebani dengan pembayaran
yang besar kepada pemerintahan. Misalnya, pinjaman-pinjaman sekolah, latihan
kerja, dll.
Kebijakan-kebijakan redistributif
adalah kebijakan-kebijakan yang mengalokasikan keuntungan-keuntungan kepada kelompok-kelompok tertentu, tetapi ada
kelompok-kelompok lain yang dapat diidentifikasikan yang harus menanggung
biaya. Misalnya, urusan-urusan kesejahteraan. Kelas menengah dan kelas kaya
diharapkan membayar pajak yang tinggi untuk membiayai pelayanan-pelayanan bagi mereka yang membutuhkannya dan tidak
sanggup membiayainya. Kalau tidak sesuatu punbagi orang yang tidak ditetapkan
siapa yang harus memberi dan siapa yang harus membayar, maka arena kebijakan
akan menimbulkan konflik dan ciri khasnya adalah koalisi yang tetap antara kaum
kaya dan kaum lemah.
Di dalam skema Almonddan Powell, politik pengaturan berkaitan dengan
kontrol pemerintah. Lowi mengatakan bahwa penentuan kebijakan dalam bidang
pengaturan ditandai oleh konflik yang sungguh dan koalisi yang tidak tetap.
Misalnya, perusahaan-perusahaan penerbangan bersaing dalam transportasi muatan
dan karena itu mereka mengusahakan kerelaan dari pemerintah.
Dari tiga tipe generalisasi yang
menyangkut hubungan antara tipe
pengambilan keputusan dan tipe kebijakan berdasarkan skema Lowi. Hal ini
merupakan suatu daftar komprehensif dari semua cara yang dipakai oleh para
peneliti dalam mengkategorisasikan kebijakan. Daftar ini memenuhi syarat
sebagai suatu basis diskusi mengenai
pemakaian dan batas-batas untuk menciptakan tipe-tipe kebijakan.
Sebelum membuat
generalisasi-generalisasi mengenai kebijakan, Terlebih dahulu harus yakin akan
hakikat kebijakan-kebijakan itu sendiri. Langkah kita harus menentukan entah
semua kebijakan itu sama secara fundamental ataukah berbeda-beda, apabila
terdapat perbedaan langkah selanjutnya harus menspesifikasikan
perbedaan-perbedaan itu. Hal inilah yang harus dilihat di dalam pengembangan
kategori-kategori atau tipe-tipe kebijakan. Karena sulitnya untuk mengembangkan
kategori-kategori yang dapat dipakai untuk mengklasifikasikan
kebijakan-kebijakan tanpa makna rangkap atau overlapping.
Langkah selanjutnya dalam hal penentuan kebijakan adalah bagaimana
kebijakan itu ditetapkan. Mahasiswa-mahasiswa ilmu politik membayangkan bahwa
penentuan kebijakan adalah suatu proses yang berlalu terus yang tidak dapat
selesai dengan penentuan suatu program. Keputusan-keputusan yang tetap penting
untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, hal ini penting pula karena untuk mencapai hasil akhir.[5]
c) Analisis Kebijakan
Analisis kebijakan adalah suatu bentuk
analisis yang menghasilkan dan
menyajikan informasi sedemikian rupa
sehingga dapat memberi landasan dari para pembuat kebijakan dalam membuat
keputusan.
Tiga
Pendekatan dalam Analisis Kebijakan
PENDEKATAN
|
PERTANYAAN UTAMA
|
TIPE INFORMASI
|
Empiris
|
Adakah dan akankah ada (fakta)
|
Deskriptif dan prediktif
|
Valuatif
|
Apa manfaatnya (nilai)
|
Valuatif atau penilaian
|
Normatif
|
Apakah yang harus diperbuat (aksi
atau tindakan)
|
Preskriptif atau memberi petujuk or
ketentuan.
|
Analisis kebijakan diambil dari berbagai
macam disiplin dan profesi yang tujuannya bersifat deskriptif, evaluatif, dan
preskriptif. Analisis kebijakan diharapkan dapat menghasilkan informasi dan
argumen-argumen yang masuk akal mengenai tiga macam pertanyaan: (1) nilai yang
pencapaiannya merupakan tolok ukur utama untuk melihat apakah masalah telah
teratasi, (2) fakta yang keberadaannya dapat membatasi atau meningkatkan pencapaian nilai-nilai, dan (3) tindakan yang
penerapannya dapat menghasilkan pencapaian nilai-nilai.
Didalam
menghasilkan informasi dan argumen-argumen yang masuk akal mengenai tiga
pertanyaan diatas seorang analis dapat memakai satu atau lebih dari tiga
pendekatan analisis, yaitu: empiris, valuatif, dan normatif. Pendekatan empiris ditekankan pada
penjelasan berbagai sebab dan akibat dari suatu kebijakan publik tertentu.
Pertanyaan utama bersifat faktual (apakah sesuatu ada?) dan macam informasi yang diperoleh adalah
bersifat deskriptif.Pendekatan valuatif, ditekankan
pada penentuan bobot atau nilai beberapa kebijakan. Disini pertanyaannya
berkenaan dengan nilai (berapa nilainya?) dan tipe informasi yang diperoleh
bersifat valuatif. Pendekatan normatif
ditekankan pada rekomondasi serangkaian tindakan yang akan datang yang dapat
menyelesaikan masalah-masalah publik. Pertanyaannya berkenaan dengan tindakan
(apa yang harus dilakukan?)dan tipe informasi yang dihasilkan bersifat
preskriptif.[6]
B. Pengambilan Keputusan (Decision-Making)
1. Pengertian Pengambilan Keputusan
Ada
beberapa definisi tentang pengambilan keputusan, dalam hal iniarti pengambilan
keputusan sama dengan pembuatan keputusan.
a.
G.
R. Terry
Pengambilan
keputusan dapat didefinisikan sebagai “pemilihan alternatif kelakuan tertentu dari dua atau lebih
alternatif yang ada”.
1.
Harold
Koontz dan Cyril O’Donnel
Pengambilan
keputusan adalah pemilihan diantara alternatif-alternatif mengenai sesuatu cara
bertindak—adalah inti dari perencanaan. Suatu rencana dapat dikatakan tidak
ada, jika tidak ada keputusan suatu sumber yang dapat dipercaya, petunjuk atau
reputasi yang telah dibuat.
2.
Drs. H.
Malayu S.P Hasibuan
Pengambilan keputusan adalah suatu
proses penentuan keputusan yang terbaik dari sejumlah alternative untuk
melakukan aktifitas-aktifitas pada masa yang akan datang.
3.
Richard C.
Snyder
Seorang
peneliti yang telah memberi batasan atau yang telah menetapkan konsepsi
decision making. Snyder ini juga seorang ahli politik yang telah merumuskan
suatu kerangka untuk menganalsa ilmu politik yang didasarkan pada
konsepsi/pengertian decision making.
Menurut
Richard C. Snyder pengambilan keputusan atau decision making diperoleh dari
urutan tindakan yang diseleksi dari sejumlah masalah yang terbatas yang
ditetapkan secara sosial, dari suatu proyek untuk melahirkan keadaan peristiwa
yang khusus pada masa mendatang oleh para pembuat keputusan. Inti-isi decision making menurut Snyder ini
bersifat pilihan. Jika tidak ada alternatif, maka tidak ada kebutuhan atau
tidak perlu ada keputusan yang diusahakan untuk dibentuk. Snyder menetapkan decision making sebagai berikut: proses
pemilihan antara alternatif urutan tindakan.
Dari definisi Snyder ini berharap bisa mempersempit/memperkecil bidang
studi sehingga bisa memulai penelitian dan juga cukup luas untuk menjangkau
tanggung jawab penelitian yang luas yang telah dilakukan didalam decision making.[7]
Berdasarkan
penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan adalah proses
pemilihan alternatif solusi untuk masalah. Secara umum pengambilan keputusan
adalah upaya untuk menyelesaikan masalah dengan memilih alternatif solusi yang
ada.
2.
Proses Pengambilan Keputusan
Setiap keputusan yang diambil itu merupakan
perwujudan dari kebijakan yang telah digariskan. Oleh karena itu, analisis
proses pengembalikan keputusan pada hakekatnya sama saja dengan analisis proses
kebijakan. Proses pengambilan keputusan meliputi:
a.
Identifikasi
masalah
Dalam hal
ini pemimpin diharapkan mampu mengidentifikasi masalah yang ada di dalm suatu
organisasi.
b.
Pengumpulan
dan penganalisisan data
Pemimpin
diharapkan dapat mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat membantu
memecahkan masalah yang ada.
1)
Pembuatan
alternatif-alternatif kebijakan
Setelah
masalah dirinci dengan tepat dan tersusun baik, maka perlu dipirkan cara-cara
pemecahannya, pemecahannya melalui alternatif-alternatif beserta
konsekuensinya. Oleh karena itu seorang pemimpin mengadakan perkiraan
dibutuhkan adanya informasi yang secukupnya dan metode perkiraan yang baik.
Perkiraan itu terdiri dari berbagai macam pengertian.
a.
Perkiraan
dalam arti proyeksi
Perkiraan yang mengarahj pada
kecenderungan dari data yang telah terkumpul dsn tersusun secara kronologis.
b.
Perkiraan
dalam arti prediksi
Perkiraan yang dilakukan dengan
menggunakan analisis sebab akibat.
c.
Perkiraan
dalam arti konjeksi
Perkiraan yang didasarkan pada
kekuatan intuisi/perasaan .
2)
Pembuatan
alternatif-alternatif kebijakan
Dalam
pelaksanaan keputusan berarti seorang pemimpin harus mampu menerima dampak yang
positif maupun negatif. Apabila mendapat alternatif yang negatif pemimpin harus
mempunyai alternatif yang lain.
3)
Pemantauan
dan pengevaluasian hasil pelaksanaan
Setelah
keputusan dijalankan seharusnya pemimpin seharusnya dapat mengukur dampak dari
keputusan yang telah dibuat. [8]
c.
Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan
1.
Komposisi kelompok,
Terdapat 4 hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun komposisi kelompok.
a.
penerimaan
tujuan umum; mempengaruhi kerjasama dan tukar informasi
b.
pembagian
(divisibilitas) tugas kelompok; tidak semua tugas dapat dibagi
c.
komunikasi
dan status struktur; biasanya yang posisinya tertinggi paling mendominasi dalam
kelompok.
d.
ukuran
kelompok; semakin besar kelompok semakin menyebar opini, konsekuensinya adalah
semakin lemah partisipasi individu dalam kelompok tersebut.
2.
Kesamaan
anggota kelompok Keputusan kelompok akan cepat dan mudah dibuat bila anggota
kelompok sama satu dengan yang lain.
3.
Pengaruh
polarisasi kelompok. Seringkali keputusan yang dibuat kelompok lebih ekstrim
dibandingkan keputusan individu. Hal itu disebabkan karena adanya perbadingan
sosial. Tidak semua orang berada di atas rata-rata. Oleh karena itu untuk
mengimbanginya perlu dibuat keputusan yang jauh dari pendapat orang tersebut.
C.
Hubungan
antara kebijakan dan pengambilan keputusan
Walaupun manajer mungkin bisa, atau
tidak mau mengatakan kepada manajemen lebih rendah harus mengambil keputusan
apa, sering sangat penting untuk mengucapkan garis pedoman atau batas – batas
yang akan dipertimbangkan oleh bawahan bilamana mengambil keputusan. Ini
biasanya disebut kebijakan atau nilai-nilai atau prinsip-prinsip organisasi.
Kebijkan manajemen menghendaki agar keputusan penetapan tenaga tidak boleh
pilih kasih, tetapi tingkat bawahan diperbolehkan untuk memilih orang-orang
mereka.
Pendapat Anderson yang membedakan pengambilan keputusan
dengan pembuatan kebijakan. Anderson mengemukakan bahwa pengambilan keputusan
melibatkan pilihan dari sebuah alternatif diantara sekelompok alternatif lain
yang bersaing (Anderson, 1978:9). Dari berbagai alternatif yang tersedia,
sekelompok aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan harus berkompromi
untuk menentukan sebuah pilihan yang disepakati untuk dilaksanakan. Sedangkan
pembuatan kebijakan berkaitan dengan pola tindakan yang melibatkan banyak
keputusan dan terjadi secara rutin maupun tidak. Pendapat ini sesuai dengan
definisi menurut Bintoro tjokroamidjojo yang mengemukakan bahwa apabila
pemilihan alternatif dilakukan sekali dan selesai maka kegiatan itu disebut
pembuatan keputusan. Sebuah kegiatan dinamakan perumusan kebijakan adalah
apabila pemilhan alternatif itu terus menerus dilakukan dan tidak pernah selesai.
Dalam formulasi, sebuah rancangan kebijakan dibahas dengan
melibatkan berbagai pihak baik yang mendukung maupun menentang kebijakan
tersebut. Menurut Anderson formulasi merupakan kompetisi untuk mencapai kesepakatan
(compete for acceptance) dan memiliki karakteristik melibatkan berbagai
macam kepentingan untuk didiskusikan dan dikompromikan (Anderson, 1978:66).
Berbagai pendapat yang muncul saling beradu argumentasi dan mempengaruhi satu
dengan yang lain dengan tujuan mecapai kesepakatan. Ketika rancangan kebijakan
selesai diformulasikan, berarti telah melewati ajang yang tidak mudah dan bisa
jadi berliku. Menurut Nigro dan Nigro terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi
pembuatan keputusan atau kebijakan. a) adanya pengaruh tekanan-tekanan dari
luar. b) adanya pengaruh kebiasaan lama (konservatisme). c) Adanya pengaruh
sifat-sifat pribadi. d) adanya pengaruh dari kelompok luar, dan e) adanya
pengaruh keadaan masa lalu (dalam Irfan Islamy, 1994:26).
KESIMPULAN
Kebijakan (policy) adalah sebagai
rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar dalam pelaksanaan
suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Tipe-tipe model kebijakan
terdiri atas tiga tipe: distributuif, redistributif, dan yang bersifat peraturan. Di dalam menganalisis
kebijakan terdapat tiga pendekatan yaitu empiris, valuatif, dan normative.
Pengambilan keputusan dapat
didefinisikan sebagai “pemilihan alternatif
kelakuan tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada”. Setelah pengambilan keputusan
langkah selanjutnya adalah Proses
Pengambilan Keputusan.
Setiap
keputusan yang diambil itu merupakan perwujudan dari kebijakan yang telah digariskan. Oleh karena
itu, analisis proses pengembalikan keputusan pada hakekatnya sama saja dengan
analisis proses kebijakan. Proses pengambilan keputusan meliputi:
a.
Identifikasi
masalah
b.
Pengumpulan
dan penganalisisan data
c.
Pembuatan
alternatif-alternatif kebijakan
d.
Pembuatan
alternatif-alternatif kebijakan
e.
Pemantauan
dan pengevaluasian hasil pelaksanaan
Faktor-faktor yang
mempengaruhi pengambilan keputusan
1.
Komposisi
kelompok.
2.
Kesamaan
anggota kelompok Keputusan kelompok akan cepat dan mudah dibuat bila anggota
kelompok sama satu dengan yang lain.
3.
Pengaruh
polarisasi kelompok.
Hubungan antara kebijakan dan
pengambilan keputusan
Anderson mengemukakan bahwa pengambilan keputusan melibatkan
pilihan dari sebuah alternatif diantara sekelompok alternatif lain yang
bersaing (Anderson, 1978:9). Dari berbagai alternatif yang tersedia, sekelompok
aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan harus berkompromi untuk
menentukan sebuah pilihan yang disepakati untuk dilaksanakan. Sedangkan
pembuatan kebijakan berkaitan dengan pola tindakan yang melibatkan banyak
keputusan dan terjadi secara rutin maupun tidak.
Daftar Pustaka
Dunn,
William N. Pengantar Analisis Kebijakan
Publik edisi kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999.
Ndraha,
Taliziduhu. Kybernology 2. Jakarta:
PT. Rineka Cipta, 2003.
Mary
Grisez Kweit Robert W. Kweit. Konsep dan Metode Analisa Politik. Jakarta: Bina
Aksara, 1986.
Cobb,
Roger W dan Charles D. Elder. Participation in American Politics. Boston: Allyn dan Bacon, 1972.
[1]Kamus Besar Bahasa Indonesia
[2] Mary Grisez Kweit Robert W. Kweit, Konsep
dan Metode Analisa Politik (Jakarta: Bina Aksara, 1986), h. 207.
[3] Taliziduhu Ndraha, Kybernology 2
(Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 492-493.
[4] William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, edisi kedua
(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999), h. H232-233.
[5] Mary Grisez Kweit Robert W.Kweit,
h. 211.
[6] William N. Dunn, h. 97-98.
[7] Mary Grizes Kweit Robert W. Kweit, h. 184-185.
[8] Roger W. Cobb dan Charles D. Elder, Partisipation in American Politics (Boston: Allyn dan Bacon,1972),
h. 96
Tidak ada komentar:
Posting Komentar